*Soroti Darurat Keadilan di Atas Kamisan ke-925, Dosen Senior Kritik Praktik Militerisme dan Ketimpangan Hukum.*
Laporan http://SergapEkspres.com -*
Diskusi publik dalam Aksi Kamisan ke-925 menyoroti berbagai persoalan pelik kehidupan bernegara yang tengah dihadapi bangsa saat ini.
Acara yang disiarkan melalui kanal YouTube BITV tersebut mempertemukan berbagai kalangan untuk membahas situasi sosial politik terkini secara terbuka dan kritis.
Dalam forum tersebut, pembicara senior Dr. Paulus menyampaikan kritik tajam terkait ketimpangan dan praktik ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, publik saat ini kerap dihadapkan pada kasus ketidakadilan, penindasan, hingga dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi secara masif.
Ia menilai akar dari berbagai permasalahan tersebut bermuara pada praktik militerisme yang melahirkan sikap sewenang-wenang di tengah kehidupan bermasyarakat.
"Rasa takut masyarakat untuk menghadapi aparat yang bertindak di luar batas kewenangan telah memperparah kondisi tersebut," ujar Dr. Paulus dalam diskusi tersebut.
Meski menyampaikan kritik keras, ia menegaskan bahwa gerakan perlawanan yang disuarakan dalam Aksi Kamisan bukan untuk memupuk dendam atau aksi balas dendam. Tujuan utamanya adalah menuntut penegakan supremasi hukum dan keadilan yang sejati.
Lebih lanjut, Dr. Paulus menyoroti adanya kerangka berpikir yang keliru di tengah masyarakat dalam memandang institusi militer.
Selama ini, sebagian masyarakat menganggap kelompok bersenjata sebagai pihak yang superior, harus ditakuti, dan selalu dituruti kehendaknya. Padahal paradigma yang benar dalam negara demokrasi adalah menempatkan aparat pertahanan dan keamanan di bawah kendali supremasi sipil.
Ia menambahkan, paham militerisme biasanya dibangun di atas tiga asumsi dasar yang keliru tentang keunggulan militer dibandingkan elemen masyarakat sipil.
Asumsi pertama adalah anggapan bahwa kalangan militer memiliki kualitas yang jauh lebih baik di berbagai sektor. Namun, menurutnya, asumsi tersebut terbantahkan oleh catatan sejarah, di mana sejumlah pemberontakan di masa lalu justru melibatkan unsur militer.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan tata kelola anggaran dan program negara yang melibatkan unsur petinggi dari kalangan militer yang perlu mendapat pengawasan ketat.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa persoalan bangsa saat ini sudah berada dalam situasi darurat dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak.
*Sumber:* Tim Investigasi MSE-c
*Reporter:* Stev.Z - Tim Kaperwil MSE-c
*Penulis:* Tim Redaksi MSE-c
*Editor:* Redaktur MSE-c
*Jakarta, 27 September 2026.*
Tidak ada komentar