*Wartawan dan"Main Proyek*: Antara Integritas Profesi dan Konflik Kepentingan*
Laporan http://SergapEkspres.com*
*Oleh: Agustinus Zai*
*Ketua DPC-PPWI Kabupaten Kepulauan Mentawai*
Profesi wartawan memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi, pendidik, penghibur, dan pengontrol sosial. Karena itu, menjaga independensi dan integritas menjadi harga mati bagi setiap insan pers.
Salah satu bentuk pelanggaran terhadap independensi tersebut adalah keterlibatan wartawan dalam "main proyek", baik proyek pemerintah maupun swasta. Praktik ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik atau KEJ.
*Melanggar Kode Etik Jurnalistik*
Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ditegaskan bahwa wartawan wajib menaati Kode Etik Jurnalistik. Salah satu poin penting dalam KEJ adalah "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap".
Terlibat dalam proyek dapat diartikan sebagai penyalahgunaan profesi untuk keuntungan pribadi. Hal ini berpotensi memengaruhi objektivitas dan independensi dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
*Menimbulkan Konflik Kepentingan*
Fungsi utama pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Jika seorang wartawan terlibat dalam proyek yang seharusnya diawasi atau diliput secara objektif, maka fungsi kontrol tersebut akan melemah.
Kondisi ini pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap media dan profesi kewartawanan secara keseluruhan.
*Sanksi dan Profesionalisme*
Pelanggaran terhadap KEJ dapat dikenakan sanksi oleh organisasi profesi kewartawanan seperti PWI, AJI, PPWI, dan organisasi lainnya, maupun oleh perusahaan pers tempat wartawan bekerja. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian dari keanggotaan organisasi atau dari tempat kerja.
Pekerjaan jurnalis menuntut integritas, keberimbangan, dan profesionalisme. Keterlibatan dalam proyek demi keuntungan finansial pribadi jelas mengorbankan nilai-nilai tersebut.
*Catatan untuk Mentawai*
Saat ini, Tim PPWI Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama media dan keluarga besar AWI Kabupaten Kepulauan Mentawai masih melakukan penelusuran informasi dari masyarakat.
Informasi yang kami terima menyebutkan adanya dugaan keterlibatan oknum berinisial M.H dalam pengelolaan salah satu proyek gedung pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.
Kami tegaskan, informasi ini masih dalam tahap penelusuran. Prinsip praduga tak bersalah harus dikedepankan. Kami juga membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak yang terkait untuk memberikan klarifikasi.
Singkatnya, "main proyek" adalah praktik yang tidak etis dan tidak profesional bagi wartawan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip dasar jurnalistik yang independen dan berintegritas.
*Mentawai, 1 September 2026*
_SergapEkspres.com — Jelas, Mengungkap Kebenaran dan Menentang Kezaliman Demi Keadilan_
Tidak ada komentar