*Refleksi Hari Kemerdekaan : Sa'at Garuda Pancasila Di'uji Simbol dan Nilai,*

*JAKARTA,

 Laporan :nSergapEkspres.com* 

– Peristiwa penistaan simbol negara 

Garuda Pancasila_ yang terjadi di Aceh pada pertengahan Agustus 2026 menjadi tamparan sekaligus cermin bagi bangsa Indonesia. Aksi tersebut menunjukkan adanya jurang antara penghormatan pada simbol dan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

Menanggapi hal itu, Wilson Lalengke, pendidik Pendidikan Moral Pancasila dan aktivis nasional, alumni PPRA-48 Lemhannas RI 2012, mengajak seluruh elemen bangsa melakukan refleksi mendalam. 

“Saya prihatin atas penistaan simbol fisik _Garuda Pancasila_ di Aceh. Namun yang lebih memprihatinkan adalah ketika nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya hadir dalam kebijakan dan perilaku penyelenggara negara,” ujar Wilson dalam pernyataan pers, Selasa (18/8/2026).

Lulusan pasca sarjana bidang Etika Terapan dari Universitas Utrecht dan Universitas Linkoping ini menegaskan, kehormatan _Garuda Pancasila_ tidak hanya diukur dari penjagaan fisik lambangnya. Yang utama adalah sejauh mana 5 sila Pancasila diwujudkan dalam hukum, pelayanan publik, dan keadilan sosial.

*Antara Simbol dan Pengamalan Nilai*

Wilson menyoroti paradoks yang masih terjadi. Di banyak ruang pemerintahan terpampang gambar _Garuda Pancasila_ dengan megah. Namun di sisi lain, praktik korupsi, ketidakadilan, dan kesenjangan masih mewarnai. 

“Jika _Garuda Pancasila_ hanya menjadi hiasan, maka ia akan kehilangan makna di hati rakyat. Penguasa, aparat, dan seluruh pemangku kebijakan punya tanggung jawab besar menghidupkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial,” tegasnya.

Ia mengingatkan pemikiran para filsuf seperti Rousseau tentang “kontrak sosial” dan pentingnya keadilan bagi rakyat. Ketika amanat itu diabaikan, muncul kekecewaan publik yang bisa meluap dalam berbagai bentuk.

*Mengembalikan Marwah Pancasila untuk Indonesia*

Wilson menekankan aksi merusak simbol negara tidak dapat dibenarkan. Penghormatan terhadap lambang negara adalah bagian dari etika berbangsa dan bernegara.

Namun ia juga mengajak pemerintah dan aparat penegak hukum bersikap adil dan tidak tebang pilih. Penegakan hukum harus menyentuh semua lapisan, tanpa kecuali.

“Jika kita ingin _Garuda Pancasila_ kembali dihormati dari Sabang sampai Merauke, mari mulai dari diri kita. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat, menegakkan hukum seadil-adilnya, dan memastikan kesejahteraan merata. Saat itulah Garuda tidak hanya jadi lukisan di dinding, tapi hidup melindungi seluruh anak bangsa,” pungkasnya.

Momentum ini, menurut Wilson, harus menjadi titik balik untuk memperkuat persatuan, mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara, dan memastikan Pancasila benar-benar menjadi jiwa dalam setiap kebijakan.

_Kontributor: Tim Kaper MSE-c Jakarta_  

_Reporter: Stev.Z, Tim Kaper MSE-c_  

_Penulis: Tim Redaksi MSE-c_  

_Editor: Redaktur MSE-c_  

_Jakarta, 25 Agustus 2026_  

*SergapEkspres.com — Jelas, Tajam dan Terpercaya*