"KEPEMIMPINAN BGN DIUJI : DARI DUGAAN KORUPSI HINGGA GAGAL ATASI KERACUNAN MBG"
– Sorotan publik terhadap Badan Gizi Nasional/BGN RI makin tajam. Lembaga baru pengawal program Makan Bergizi Gratis/MBG itu kini menghadapi ujian kredibilitas terberat sejak berdiri.
Kritik mengarah ke jajaran pimpinan puncak. Kepala BGN Dadang Hindayana dan Wakil Kepala Sonny Sanjaya sudah lama didesak mundur. Kini giliran Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang yang jadi sorotan media.
Isunya bukan hanya kompetensi. Nanik dinilai lemah di manajemen krisis, gaya komunikasinya konfrontatif, dan diduga memiliki "dapur MBG". Ia juga terindikasi kuat menerima suap untuk meloloskan titik dapur yang akan dibangun.
*Rentetan Masalah MBG*
Program prioritas pemerintah ini terbelit masalah serius:
1. *Kasus keracunan*: Menimpa ribuan siswa di sejumlah daerah
2. *Higienitas rendah*: Standar Satuan Pelayanan Pengumpul Gizi/SPPG dinilai lemah
3. *Dugaan korupsi*: Laporan media menyebut potensi kerugian negara ratusan miliar oleh pimpinan BGN
4. *Pengadaan janggal*: Sempat ramai isu pembelian sepeda motor, kaus kaki, hingga laptop
Alih-alih jadi solusi gizi anak bangsa, BGN dituding publik hanya jadi "ladang bisnis" segelintir orang.
Gaya komunikasi Nanik yang defensif juga memperparah citra. Kritik media dan pakar gizi kerap dijawab retorika emosional, bukan data dan kebijakan.
*Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) : Prabowo Harus Tegas, Copot Pimpinan BGN*
Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke mendesak Presiden Prabowo Subianto segera evaluasi total jajaran pimpinan BGN, dari Kepala sampai Deputi.
“Program sebesar MBG tidak boleh dikorbankan kepemimpinan lemah dan tidak kompeten. Sudah mendesak diganti dengan figur profesional berlatar gizi publik, kesehatan masyarakat, dan manajemen logistik nasional,” tegas Wilson di Jakarta, Kamis 28/5/2026.
Ia mengingatkan MBG soal masa depan generasi. Kasus keracunan massal dan pengadaan janggal semestinya cukup jadi alasan Presiden bersikap tegas.
“Sistem kerja dan aturan BGN berubah-ubah tiap waktu. Itu indikasi pimpinan tidak punya perencanaan matang sejak awal,” tambah Wilson.
*Cermin Filsuf & Pancasila*
Kritik ini punya landasan moral kuat. Plato dalam _The Republic_ menegaskan pemimpin harus "philosopher-king" yang bijaksana, bukan berambisi. Kepemimpinan tanpa ilmu hanya melahirkan kekacauan.
John Stuart Mill menekankan kebebasan berpendapat dan kritik publik sebagai korektor kekuasaan. Jika kritik direspons emosional, demokrasi kehilangan makna.
Pancasila pun menuntut hal sama. Sila 2 "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" mewajibkan anak dapat makanan sehat dan aman. Sila 5 "Keadilan Sosial" menuntut distribusi pangan adil, transparan, bebas korupsi.
*Kesimpulan*
Publik menuntut BGN dikelola profesional, transparan, berbasis ilmu. Kegelisahan atas Nanik dan jajaran pimpinan adalah alarm merah bagi masa depan MBG.
Jika Prabowo tak segera ambil langkah, program triliunan rupiah itu terancam gagal sebelum tujuannya tercapai,(SZ/Team Red MSE).
Tidak ada komentar