*45 Siswa SD di Dumai Diduga Keracunan MBG,KPPG Pekanbaru Nonaktifkan Kepala Dapur SPPG.*
Laporan : http://SergapEkspres.com*
– Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Pekanbaru mengambil langkah tegas menyusul dugaan kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa sekolah dasar di Kota Dumai.
Sebanyak 45 pelajar dilaporkan mengalami gejala mual dan nyeri perut usai menyantap paket Makan Bergizi Gratis atau MBG, Jumat (14/8/2026).
Kepala KPPG Pekanbaru Syartiwidya mengatakan pihaknya langsung men-suspend Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG penyedia dan menonaktifkan kepala dapur.
“Kami sudah mengambil tindakan tegas berupa men-suspend SPPG dan menonaktifkan kepala SPPG-nya,” ujar Syartiwidya, Jumat (14/8/2026).
*Kronologi dan Korban*
Mayoritas korban berasal dari SDN 013 Jalan Hangtuah dan sebagian kecil dari SDN 015 Laborhausing.
Insiden bermula saat paket menu berupa nasi, bakso sambal, tempe, dan sayuran dibagikan sekitar pukul 09.00 WIB. Selang 30 menit kemudian, sejumlah siswa mulai mengeluhkan sakit perut dan mual.
Pihak sekolah langsung merujuk para siswa ke RSUD dr Suhatman Kota Dumai. Hingga kini sebagian besar korban sudah diperbolehkan pulang. Satu anak masih menjalani pengawasan medis lanjutan.
*Dugaan Penyebab dan Tindak Lanjut*
Hasil investigasi awal menduga cabai pada menu bakso menjadi pemicu gangguan kesehatan. Namun kepastian penyebab masih menunggu hasil uji laboratorium.
“ Dugaan sementara itu berasal dari cabai baksonya. Tapi untuk pastinya kami masih menunggu hasil laboratorium,” kata Syartiwidya.
Dapur umum tersebut diketahui mendistribusikan ribuan porsi harian ke sekolah dan posyandu di wilayah Dumai. Beberapa wadah makanan yang belum dibagikan bahkan tercium aroma kurang sedap saat diperiksa ulang.
*Perketat SOP MBG*
KPPG Pekanbaru menegaskan akan memperketat prosedur operasional untuk mencegah kejadian serupa.
Ke depan setiap tahapan pengolahan hingga pendistribusian wajib tercatat di aplikasi digital. Uji cicip juga diwajibkan dalam dua tahapan sebelum makanan dikonsumsi anak.
Di sisi lain, hasil peninjauan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Riau menemukan sejumlah dapur umum di Kepulauan Meranti masih kekurangan infrastruktur dasar seperti instalasi pengolahan limbah. Pemda setempat berkomitmen segera membenahi catatan tersebut.
Kondisi geografis kepulauan disebut menjadi tantangan dalam pemerataan layanan gizi di wilayah terluar.
*(Kontributor: Tim L-RI Pusat Jakarta | Reporter: Mis - Tim Kaper MSE-c Pekanbaru | Penulis: Tim Redaksi MSE-c | Editor: Redaktur MSE-c | Pekanbaru, 18 Agustus 2026)*
*SergapEkspres.com — Jelas, Tajam dan Terpercaya*
Tidak ada komentar